Latar Belakang

Perselisihan utama antara Israel dan Palestina ialah adanya upaya pencaplokan lahan oleh Israel yang membikin orang-orang Palestina terancam terusir dari lahan yang sudah mereka tempati ratusan tahun sebelumnya. Perselisihan ini juga ialah implikasi dari selesainya Perang Dunia I di mana Kekhalifahan Turki Ottoman roboh dan diatur Inggris.

Wilayah Palestina sendiri pada ketika itu dihuni oleh mayoritas orang Arab (bangsa Palestina) dan Yahudi yang ketika itu menjadi kaum minoritas. Perselisihan terjadi antara kedua bangsa itu juga berhubungan dengan gerakan Zionisme yang berusaha mendirikan pemukiman imigran Yahudi yang nantinya memproklamirkan diri menjadi suatu negara yang utuh di Palestina.

Di Palestina terdapat penduduk beragama Yahudi, malah demikian di Israel yang tak sedikit terdapat penduduk yang memeluk Islam. Tanah Palestina yang telah tak utuh semenjak Deklarasi Balfour–yang makin dipersempit sampai sekarang–mengharapkan tanah air mereka secara utuh, demikian itu slot kakek tua juga Israel. Karenanya bisa dikatakan perselisihan ini seperti muncul karam, adakalanya meletus berperang kemudian tenteram sementara. Suatu ketika perselisihan bisa terulang kembali.

Nampaknya penenteraman kedua negara sepertinya bakal susah terealisasi dalam waktu dekat mengingat Israel ditunjang oleh Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat betul-betul bermufakat menolong Israel sebab kesamaan satu identitas mereka sebagai negara demokrasi seperti dirangkum dari pernyataan legal Pemerintah AS. Tetapi berdasarkan Muhammad Rosyidin, dosen Kekerabatan Internasional FISIP Undip, mengatakan bahwa alasan itu tak masuk logika mengingat apa yang dijalankan Israel ke Palestina bukanlah suatu perbuatan yang mencerminkan poin demokrasi.

Berdasarkan Rosyidin, relasi erat AS-Israel terjalin sebab terdapat kategori Yahudi yang betul-betul berdampak di AS yang mana juga memperjuangkan Israel. Malah semenjak 1963 telah disusun Komite Urusan Biasa Amerika Israel (AIPAC) yang disinyalir sebagai salah satu kategori lobi Yahudi paling kuat dalam perpolitikan Amerika.

Perkembangan Terupdate Kabar Palestina-Israel Dikala Ini

Ketegangan kedua negara kembali meletus pada 10 Mei 2021 dikala terjadi pertikaian yang membara di Yerusalem antara pengunjuk rasa Palestina, polisi dan sayap kanan Israel. Perselisihan ini kian memanas dikala penyerangan artileri yang ditiru tembakan roket, dan serangan udara dari kedua belah pihak. Pesawat-pesawat tempur Israel yang membombardir kota Gaza menambah penderitaan warga sipil Palestina. Pada ketika yang sama, serangan roket oleh Hamas memakan korban di kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv, sentra komersial negara itu.

Menurut keterangan Menteri Kesehatan Palestina, Mai Akaila, serangan hal yang demikian mengakibatkan terbunuhnya 227 warga: terdiri 70 buah hati-buah hati dan 40 perempuan serta terdapat lebih dari 8.500 warga menderita luka-luka, Senin, (24/05). Jalur ini kemudian membikin PBB mendesak Palestina dan Israel untuk melaksanakan gencatan senjata di Memperhatikan Gaza untuk menghindari provokasi sampai kesudahannya pada 20 Mei 2021, Israel dan Palestina menyetujui gencatan senjata. Sayangnya, gencatan senjata slot garansi 100 itu tak berlangsung lama di mana perselisihan antar kedua negara itu kembali memanas dan masih berlangsung sampai ketika ini (26/05/2021).

Perselisihan dari Banyak Sisi Mengenai Perselisihan Palestina-Israel

Apakah yang hakekatnya terjadi di Palestina?

Perselisihan yang baru-baru ini terjadi antara Israel dan Palestina dipicu oleh Hamas yang melaksanakan penyerangan kepada Israel yang kemudian menimbulkan kembali eskalasi perselisihan antar dua negara yang sebelumnya pernah pernah berkonflik itu.

Kapan Perselisihan Perselisihan?

Perselisihan ini tak akan dapat didamaikan minimal 100 tahun ke depan, dapat dikatakan mustahil didamaikan. Penentraman ini rumit tak cuma klaim historis. Karena ini mustahil tanpa peran Amerika Serikat (AS) sebab AS tak pernah surut menunjang Israel. Jadi jika berkeinginan mendamaikan ya pertama-tama seharusnya merubah kebijakan AS, minimal AS stop menunjang finansial terhadap Israel.

Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi perselisihan ini?

Indonesia tak dapat berperan sebagai mediator, peacemaker, atau bridge builder. Penentraman Indonesia terang-terang menunjang Palestina sehingga tak mungkin menjadi mediator yang mana seharusnya netral dan mengakui kedua negara. Kekerabatan dapat dijalankan ialah menunjang Palestina hingga spot darah penghabisan. Menanggapi mengecam, mengeluarkan pernyataan sikap, sampai memberi bantuan kemanusiaan ke sana. Berita upaya lebih dari itu kemungkinan kecil untuk dijalankan. Indonesia imbasnya kecil di internasional dalam perselisihan ini. Kita tak lagi menjadi member Dewan Keamanan (DK) Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB) juga. Berbeda dengan negara kuat seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat yang punya akibat besar.

Narasumber khusus: Dosen Kekerabatan Internasional Universitas Diponegoro, Muhammad Rosyidin (25/05/2021).

Sikap Indonesia dan Dunia Lazim Kabar Israel-Palestina

Untuk merespons perselisihan terjadi di Israel-Palestina pada tanggal 16 Mei 2021, Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Malaysia dan Sultan dari Brunei Darussalam merilis Joint Statement mereka atas eskalasi kekerasan yang dijalankan oleh Israel yang menduduki kawasan teritori Palestina.

Kemudian berikutnya pada tanggal 18 Mei 2021, PBB melaksanakan press release sesudah pertemuan ke-66 di mana 115 negara menyuarakan sependapat atas kelanjutan pembahasan rancangan R2P, 28 negara menyuarakan abstain, meskipun Indonesia bersama dengan 15 negara lainnya menyuarakan tak sependapat dengan rencana pembahasan lanjutan R2P hal yang demikian. Sikap Indonesia yang menyuarakan ketidaksetujuannya itu sempat menjadi perbincangan hangat di mana Indonesia dianggap menolak pencegahan genosida.

Tetapi, Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan pesat memberikan slot bet kecil klarifikasi bahwa dalam Sidang Majelis Biasa PP pada 18 Mei lalu, perwakilan Indonesia menetapkan untuk mengambil sikap NO berkaitan pembahasan rencana sidang ialah laporan rutin dan tahunan (R2P) serta mengadopsi rancangan yang disajikan oleh Sekretariat Jenderal PBB. Isi laporan hal yang demikian ialah perihal pencegahan genosida, melanggar hukum perang, pembinasaan etnis dan melanggar hukum kepada kemanusiaan. Juru Bicara Kemenlu, Faizasyah, juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus aktif dalam pembahasan R2P terlepas dari posisi voting Indonesia.